Pada tanggal 8 sampai dengan 24 Mei 2017 Bakorwil Madiun melaksanakan kegiatan Monitoring Pelaksanaan SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) Kabupaten Kota se Bakorwil Madiun Tahun 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan SIPD sekaligus mengetahui persentase keterisisan data SIPD pada Kabupaten Kota se Bakorwil Madiun dengan harapan agar program SIPD ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Selain itu juga untuk mengetahui proses perkembangan atas pengelompokan data, jenis data dan item data pada masing-masing Kabupaten Kota se Bakorwil Madiun agar sesuai dengan harapan dan ketentuan dari program Aplikasi SIPD yang disempurnakan. Sesuai peran dan fungsi Bakorwil dalam pelaksanaan SIPD adalah mengkoordinasikan, mendorong dan memantau serta mengevaluasi pelaksanaan SIPD Kabupaten Kota agar keterisian dan kevalidan data dan informasi SIPD dapat meningkat dengan selalu berkoordinasi bersama Bappeda Provinsi Jawa Timur. Data dan informasi yang lengkap dalam program SIPD tersebut nantinya dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai rujukan atas pelaksanaan berbagai kegiatan baik internal SKPD, regional dan nasional. Dari hasil monitoring dilapangan dapat disimpulkan bahwa Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil I Madiun secara umum telah menyusun Tim Pengelola SIPD Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah. Untuk pelaksanaan SIPD Tahun 2016, masing-masing Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil I Madiun telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk menyelenggarakan koordinasi dengan perangkat daerah dan honorarium penanggung jawab dan operator SIPD agar pengelolaan SIPD terlaksana dengan baik dan lancar. Adapun tingkat keterisian data SIPD tahun 2016 pada Kabupaten/Kota di wilayah kerja Bakorwil I Madiun belum merata, terdapat 2 (dua) Kabupaten dan 2 (dua) Kota yang tingkat keterisian SIPD Tahun 2016 masih di bawah 50%, sedangkan 6 (enam) Kabupaten lainnya sudah di atas 50% dan bahkan untuk Kabupaten Kediri sudah mencapai 99,68%. Rata-rata kendala dan permasalahan baik teknis maupun non teknis yang ditemui dilapangan oleh Pengelola dan Operator SIPD adalah tentang definisi operasional yang kurang lengkap dalam aplikasinya, dan kesulitan memperoleh data dari OPD terkait, hal ini sangat mempengaruhi terhadap keterisian data SIPD Kabupaten Kota, oleh karena itu, diharapkan Pengelola dan Operator SIPD agar lebih mengoptimalkan kegiatan pengelolaan SIPD melalui peningkatan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota serta instansi vertikal termasuk TNI/Polri yang diprakarsai Tim Pengelola SIPD Kabupaten/Kota sehingga keterisian data SIPD dapat meningkat. Pada beberapa Kabupaten dan Kota sewilayah kerja Bakorwil Madiun telah membuat aplikasi pendukung SIPD dengan tambahan fitur data sesuai kebutuhan Kabupaten/Kota dalam rangka memudahkan dan memperlancar pengisian data SIPD oleh OPD terkait, antara lain pada Kabupaten Kediri, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Tulungagung dan Kota Madiun. Bakorwil I Madiun sesuai tugas pokok dan fungsinya akan terus mengkoordinasikan, memfasilitasi dan mendorong Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya agar pelaksanaan SIPD terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.