SEJARAH

1. Berdasarkan UU Pemerintah Belanda tahun 1854 tugas koordinasi wilayah dipegang oleh Resident sbg pejabat pusat yangg juga merupakan Kepala Wilayah Pemerintahan Karesidenan.

2. Tahun 1922, Resident berubah menjadi Kepala Pemerintahan pada wilayah mewakili Gubernur.

3. Pada masa pendudukan Jepang (1942-1945), fungsi, peran, dan wewenang dikembalikan penuh seperti keadaan tahun 1854.

4. Selanjutnya UU No.5 Tahun 1974, tugas koordinasi wilayah tingkat provinsi dibebankan kepada Pembantu Gubernur.

5. Tahun 2001, berdasarkan PERDA Provinsi Jawa Timur No.5 Tahun 2001 dibentuk Bakorwil.

6. Dasar Pembentukan

- PERDA. Prov. Jatim No.12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintah dan Pembangunan Jawa Timur.

- PERGUB Jatim No.117 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Sub Bidang Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur.

VISI DAN MISI

Mendukung Visi Misi Pembangunan Provinsi Jawa Timur

VISI

Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing Dan Berakhlak.

MISI

Makin Mandiri Dan Sejahtera Bersama Wong Cilik.

KEDUDUKAN DAN TUPOKSI

KEDUDUKAN

Bakorwil merupakan unsur penunjang kepala daerah, dipimpin oleh seorang kepala, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK

Bakorwil mempunyai tugas pokok melaksanakan mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan di Jawa Timur.

FUNGSI

1. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

4. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

WILAYAH KERJA

STRUKTUR ORGANISASI