PROFIL PPID

SEPUTAR PPID

Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat, dan sederhana Bakorwil Madiun Provinsi Jawa Timur menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Organisasi PPID pada Bakorwil Madiun Provinsi Jawa Timur dibentuk pada Tahun 2011 dengan Keputusan Kepala Bakorwil Madiun Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Dokumentasi dan Informasi (PPID) Pembantu pada Bakorwil Madiun PPID bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi badan publik . Dalam melaksanakan tugasnya PPID dibantu pejabat fungsional pranata humas, arsiparis, pustakawan dan pranata komputer. PPID menyediakan dan memberikan informasi melalui desk layanan informasi baik secara langsung maupun melalui media ( website : www.bakorwilmadiun.jatimprov.go.id, Email : info@bakorwilmadiun.jatimprov.go.id Telepon : (0351)464151, Fax (0351) 457580)

Struktur Organisasi PPID

TUGAS DAN FUNGSI PPID PEMBANTU

Tugas: Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan satuan kerja

Fungsi:

  1. 1) Mengelola dan melayani Informasi publik serta dokumentasi di satuan kerjanya.

  2. 2) Pengolahan, penataan, data penyimpanan dan/atau informasi publik yang diperoleh di satuan kerjanya;

  3. 3) Penyeleksian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;

  4. 4) Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;

  5. 5) Penyelesaian sengketa pelayanan informasi;

  6. 6) Pelaksanaan koordinasi antar bidang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.


SURAT KEPUTUSAN PPID

REGULASI

  • 1). Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

  • 2). Undang –Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ;

  • 3). Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;

  • 4). Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan ;

  • 5). Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008

  • 6). Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);

  • 7). Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur ;

  • 8).Peraturan  Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

  • 9). Keputusan Gubernur No. 914/66/213.2/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD ) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur , Anggaran 2015;

  • 10). Peraturan Komisi Informasi Pusat No. 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;

  • 11). Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik.